Jejak Korupsi Bapak Berdasi (Rasa Dompu)

Dinamika sosial yang terus bergulir dari zaman ke zaman telah menghantarkan kita menuju sebuah titik perubahan. Berpuluh tahun lamanya bangsa ini berjuang untuk keluar dari segala keterpurukan, mulai dari keterpurukan yang disebabkan oleh penjajahan yang dilakukan oleh negara asing, sampai dengan keterpurukan yang disebabkan oleh kemiskinan dan kebodohan. Telah banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa ini untuk membebaskan segala keterpurukan tersebut, mulai dari keringat, pikiran, harta bahkan nyawa. Namun terasa semuanya masih belum juga cukup karena bangsa ini masih dirundung kesedihan dengan keterpurukan moral yang sangat parah.

Salah satu penyakit moral yang melanda bangsa ini adalah perilaku korupsi yang masih saja ditunjukan oleh para pemimpin kita, perampokan-perampokan terus dilakukan oleh para penjahat dan preman berdasi di gedung-gedung mewah seakan tiada dapat dihentikan, ini terbukti dengan maraknya penjarahan keuangan negara yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah di setiap level, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai DESA. Penjahat-penjahat birokrasi, eksekutif, dan legislatif bahkan yudikatif terus saja meneror dan memiskinkan rakyat tanpa kenal rasa puas, mereka terus berupaya menimbun dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan pribadinya dengan cara mencuri uang APBN dan APBD.

Kabupaten dompu menjadi salah satu lumbung koruptor terbesar di republik ini, terbukti dengan dijebloskannya beberapa pejabat kedalam penjara karena kasus korupsi mulai dari bupati, kepala dinas, anggota DPR bahkan kerabat-kerabat dekat para pejabat, beberapa tahun terakhir muncul kasus-kasus korupsi di Kabupaten Dompu yang sayangnya sampai saat ini belum ditangani secara serius oleh institusi para penegak hukum, seperti dugaan korupsi anggaran percetakan sawah baru tahun 2012 yang sedang ditangani KEJATI NTB, dugaan korupsi anggara pembangunan gedung samakai tahun 2014 sebesar 11 Miliyar, dana bansos yang sedang ditangani Polda NTB, dugaan korupsi pengadaan ALKES RSUD Dompu tahun 2014 sebesar 1,4 Miliyar, penyalahan anggara penyertaan modal tahun 2012 sebesar 15 Miliyar, dana pilkada 2015 sebesar 2 Miliyar, dugaan penyalahgunaan anggaran bantuan bergulir untuk pertanian dari kementrian daerah tertinggal tahun 2014 sebesar 10 Miliyar sampai dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi dalam penerbitan SK perpanjangan ijin ekspolarasi tambang timah hitam di kecamatan pajo oleh mantan bupati dompu pada tanggal 31 desember 2014.