Lahirkan Etilisme Lombok Menjadi Juara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis kabar bahwa korban bencana akibat gempa bumi mencapai 436 orang, mayoritas dari mereka menghembuskan nafas terakhir setelah tertimpa oleh bangunan yang dirobohkan oleh gempa berkekuatan 7 SR pada 5 Agustus 2018 lalu.

352 ribu pengungsi, 67 ribu rumah rusak serta 600-an sekolah mendapat imbas dari gempa tersebut, namun sampai saat ini sangat disayangkan mengapa bencana ini sangat lambat direspon oleh pemerintah, yang harusnya menjadi pukulan keras bagi pemerintah mengapa tidak ! kenapa bencana yang hampir meluluh lantakan seluruh pulau lombok hanya donatur dan relawan saja yang bergerak hatinya untuk menjadi patriot penolong. Pertanyaannya “kemana andil pemerintah dalam mensejahterakan rakyat” bahkan kata tersebut sudah tertuang dalam sila ke empat. Nampaknya pemerintah sudah lupa akan dasar negara dan pancasila di dalam jati dirinya.

Bencana nasional itu jika korban banyak, daerah luas, dan aparat pemerintah daerah juga lumpuh total, mengutip pemaparan “Sutopo Purwo Nugroho”. Dan masih banyak pemaparan para elit politik lainya.

Bencana ini saya samakan dengan permainan catur, jika salah langkah maka musuh akan menyerang dari berbagai arah tanpa bisa diatasi. Maksudnya begini, penentuan status keadaan darurat bencana baru bisa dilaksanakan oleh pemerintah harus didasari  oleh tingkatan bencana. “untuk tingkat nasional ditetapkan oleh presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/ kota oleh bupati/ wali kota” sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008. Sudahkan anda paham maksudnya ? jadi ketika zona nyaman masyarakat sudah tidak indah dari waktu ke waktu serta bantuan yang disalurkan sudah mencapai puncak serta kejenuhan donatur berada diambang batas, lalu siapa lagi yang akan bergerak dan terketuk hatinya untuk membantu para korban gempa bumi tersebut.

Saat ini pemerintah terlalu asyik dalam memainkan kuda sehingga lupa akan arah kiri dan kanan yang sudah siap untuk menjadi penghancur gerakan al hasil akan game over ...!

Meninjau akan lokasi bencana yang dianggap parah dan tidak memiliki akses jalan yang bagus membuat tim kami harus elus dada, mengapa tidak! Karena kembali saya ulang argumen saya diatas bahwa lambatnya respon pemerintah sehingga harapan masyarakat yang begitu besar terhadap pemerintah sebagai orang tua dalam tatanan suatu negara telah mengacuhkan ribuan warga Indonesia terutama warga Lombok NTB.

Saya ucapkan banyak terimakasi kepada para donatur serta tim relawan yang rela meninggalkan keluarganya demi rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap korban gempa Lombok NTB, dan kepada pemerintah semoga dapat diberikan hidayah bahwa sesunggunya dunia mungkin saja sudah muak akan kemunafikan yang selalu saja diulang tiap skenario.